Aceh Barat Daya-Inteinew | Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabubaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Zulkifli Ali, dalam rapat paripurna pada Senin (28/7/2025) lalu, di hadapan Forkopimda menyarankan kepada Pemkab Abdya agar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang bersumber dari kelapa sawit, agar difokuskan atau direalisasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan di kawasan perkebunan warga.
Menurut politisi Partai Nasdem ini, pembangunan infastruktur jalan perkebunan itu sangat penting, karena mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani.
“DBH yang bersumber dari pendapatan hasil kelapa sawit, agar diperuntukkan untuk memperbaiki infrastruktur jalan menuju ke kawasan perkebunan kelapa sawit warga, sebab mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani,” katanya.
Sambung Zulkifli, digunakannya DBH tersebut untuk peruntukan perbaikan infrastruktur jalan perkebunan, sehingga nantinya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Cukup dengan anggaran DBH hasil dari dua pabrik kepala sawit yang aktif dengan jumlah per tahun lebih kurang Rp8 miliar, tentu nantinya tidak akan membebani APBN,” katanya.
Selanjutnya Zulkifli juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya agar segera mengajukan permohonan penurunan status dari Hutan Lindung menjadi Hutan Konversi, setelah itu menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), agar bisa dikelola dan digarap oleh masyarakat.
Karena saat ini telah banyak masyarakat berkebun di kawasan hutan lindung di daerah pegunungan seperti menanam kopi, pala, tumpang sari tanaman nilam, dan tanaman lainnya.
Namun kendala yang dihadapi masyarakat saat ini adalah sulitnya akses jalan menuju ke kebun, dan pihak pemerintah pun tidak bisa memberikan bantuan akses jalan, dikarenakan kawasan tersebut berstatus hutan lindung.
Dengan dibangunnya nanti akses jalan, tujuannya agar mempermudah masyarakat bekerja, juga memudahkan pemerintah memberikan dukungan kepada petani.
“Harapan saya agar batas hutan lindung diundur, supaya pemerintah bisa memberikan bantuan kepada masyarakat demi mempermudah masyarakat saat berkebun,” pungkas Zulkifli Ali. * Int-HD
Foto : Ketua Komisi III DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) Zulkifli Ali
 Aceh Barat Daya (Abdya), Zulkifli Ali, dalam rapat paripurna pada Senin (28/7/2025)){kind=link}